Zayyan Khairunnisa (2020) Penyalahgunaan Asean Visa Exemption Studi Kasus: Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Non Prosedural Di Negeri Johor. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1.HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2.ABSTRAK.pdf Download (333kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3.DAFTAR ISI.pdf Download (333kB)
	Text (BAB I) 4.BAB I.pdf Download (662kB)
	Text (BAB II) 5.BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 11 November 2023. Download (801kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6.BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 11 November 2023. Download (777kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 11 November 2023. Download (478kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8.BAB V.pdf Restricted to Registered users only until 11 November 2023. Download (357kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (482kB)
	Text 11-Surat Embargo Zayyan Khairunnisa - zayyan khairunnisa.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy

Abstract

Regionalisasi sebagai bentuk integrasi kawasan menghasilkan adanya kebijakan bersama kawasan. ASEAN sendiri melalui ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption sepakat untuk melakukan penyelarasan kebijakan migrasi kawasan. Kesepakatan ini ditujukan untuk mempermudah prosedur migrasi sebagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata kawasan. Kesuksesan implementasi dari ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption dalam praktiknya tidak hanya berimplikasi pada peningkatan jumlah wisatawan namun juga berpengaruh terhadap pola masuknya PMI non prosedual. Kemudahan prosedur migrasi ini dimanfaatkan oleh PMI non prosedural untuk mencari dan bekerja di Johor. Melalui penyalahgunaan ASEAN visa exemption PMI non prosedural dapat masuk dan bekerja di Johor dengan prosedur yang lebih mudah, biaya yang lebih murah dan resiko yang lebih rendah. Fenomena ini kemudian menghasilkan dua pelanggaran utama yaitu penyalahgunaan izin tinggal dan juga tinggal melebihi batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption. Kemudahan prosedur migrasi ini semakin menyulitkan kontrol terhadap arus PMI non prosedural. Hal ini semakin diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam mengatasi permasalahan PMI non prosedural khususnya yang masuk menggunakan ASEAN visa exemption.

Actions (login required)

View Item