Aldika Yafi Raharjo (2020) Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1 halaman judul.pdf Download (303kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (158kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (174kB)
	Text (Bab I) 4 BAB I.pdf Download (198kB)
	Text (BAB III) 6 BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 14 December 2023. Download (209kB) | Request a copy
	Text (Bab II) 5 BAB II,,,,,.pdf Download (237kB)
	Text (Bab IV) 7 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 14 December 2023. Download (124kB) | Request a copy
	Text (daftar bacaan) 8 DAFTAR BACAAN.pdf Download (150kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) kesediaan.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) | Request a copy

Abstract

Maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan investasi ilegal yelah banyak menimbulkan korban yang jumlah dan ketugiannya sangat besar.Salah satunya adalah praktik investasi ilegal yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pandawa.Pemidanaan terhadap pwlaku ternyata tidak memulihkan kerugian yang di derita oleh korban, oleh karena itu dilakukan penelitian skripsi terkait dengan Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi Metode penelitian yang digunakan meliputi tipe penelitian yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi ilegal merupakan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam KUHP, Undang Undang Perbankan, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta penanggungjawabannya dalam hal koperasi sebagai pelaku investasi ilegal maka pengurusnya yang harus bertanggungjawab. Mekanisme pengembalian dana melalui peradilan pidana di indonesia terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian korban tidak kembali seutuhnya atau tidak kembali sama sekali .berdasarkan penelitian ini dan pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga negaranya perlu mengatur cara pengembalian kerugian korban demi kepastian hukum dalam suatu negara. Terkait mekanisme pemulihan kerugian korban oleh karena tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur maka pengaturannya menggunakan: ketentuan Pasal 98 KUHAP Pasal 14c ayat (1) KUHP Tentang Pedoman Pemulihan Aset melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 193 -20 Rah p
Uncontrolled Keywords:	Investasi ilegal, pengembalian dana, tindak pidana
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Aldika Yafi Raharjo NIM031611133201
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK UNSPECIFIED Maradona NIDN0019048302
Depositing User:	Turwulandari
Date Deposited:	17 Dec 2020 01:20
Last Modified:	17 Dec 2020 01:20
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101488
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item