Ardoyo Wardhana (2020) Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (Onrechtsmatige Overheidsdaad) Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (134kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (64kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (57kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (176kB)
	Text (BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI...) 5. BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI....pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2024. Download (220kB) | Request a copy
	Text (BAB III DASAR PENGUJIAN,,,) 6. BAB III DASAR PENGUJIAN....pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2024. Download (221kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2024. Download (50kB) | Request a copy
	Text (BAHAN BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Download (82kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB) | Request a copy

Abstract

Pasca diberlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan. Pasal 85 UUAP telah menyatakan secara tegas bahwa Peradilan Umum harus mengalihkan pemeriksaan perkara Tindakan Pemerintahan ke Peradilan TUN. Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2019 juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Meski demikian, gugatan Tindakan Pemerintahan masih banyak yang diajukan di Peradilan Umum dan tidak banyak yang diajukan ke Peradilan TUN. rendahnya jumlah perkara Tindakan Pemerintahan di Peradilan TUN antara lain disebabkan oleh belum jelasnya beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan sebagai objek sengketa di Peradilan TUN. Belum jelasnya konsep berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan tersebut menyebabkan baik warga masyarakat pencari keadilan maupun aparatur penegak hukum belum mengetahui dengan pasti perihal Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa di Peradilan TUN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) semua tindakan hukum dan tindakan faktual pemerintahan dapat diajukan perlindungan hukum ke Peradilan TUN, kecuali Tindakan Pemerintahan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk diperiksa di Peradilan Umum dan Tindakan Pemerintahan yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari wanprestasi; dan (2) Dasar pengujian (toetsing gronden) sengketa Tindakan Pemerintahan adalah instrumen hukum publik berupa peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak menggunakan dasar pengujian Pasal 1365 BW yang dahulu dipakai dalam pengujian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (OOD) pada pemeriksaan di Peradilan Umum oleh Hakim Perdata.

Actions (login required)

View Item