Bagus Imam Faisal (2020) Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (220kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (71kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (54kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I .pdf Download (262kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (336kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (295kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (212kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (189kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (137kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep Deradikalisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Untuk menganalisis Akibat Hukum bagi Mantan Narapidana yang tidak Mengikuti Program Deradikalisasi. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode penelusuran pustaka kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep deradikalisasi dalam sistem peradilan pidana bermuara pada substansi “untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi”. Deradikalisasi ini dilakukan terhadap subjek hukum yang terlibat tindak pidana terorisme dalam semua tahapan sistem peradilan pidana baik ketika berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, bahkan juga mantan narapidana serta orang yang terpapar terorisme (Pasal 43D UU Terorisme). Kegiatan deradikalisasi kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana meliputi identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Sedangkan kegiatan deradikalisasi kepada mantan narapidana dan orang yang terpapar terorisme adalah pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan. Mantan narapidana terorisme adalah subjek hukum yang sudah menjalani serangkaian pembinaan di lapas, termasuk pembinaan deradikalisasi (Pasal 3 UU Lapas jo. Pasal Pasal 43D ayat (1) dan (2) UU Terorisme). UU Terorisme ini tidak konsisten dalam mennggunakan istilah, menyebut “mantan narapidana”, namun masih diberikan pembinaan deradikalisasi. Jika deradikalisasi masih dirasa perlu bagi mantan narapidana, maka deradikalisasi yang dilakukan oleh lapas yang seharusnya dievaluasi dan diperbaiki. Mantan narapidana terorisme tidak wajib mengikuti deradikalisasi tersebut dengan 2 (dua) alasan. Satu, tidak ada norma yang mewajibkan mantan narapidana untuk mengikuti deradikalisasi, yang ada hanya “pemerintah wajib melakukan deradikalisasi”. Dua, karena mantan narapidana sudah mengikuti program deradikalisasi selama di lapas, sehingga ketika sudah bebas dirinya sudah mempunyai hak yang sama dengan subjek hukum lain. Mantan narapidana terorisme seharusnya diperlakukan sama (equality before the law) dengan mantan narapidana lain dan juga perlu dilakukan refomulasi hukum terkait deradikalisasi tindak pidana terorisme yaitu cukup dilakukan dalam tahapan tersangka, terdakwa dan terpidana dan tidak perlu dilakukan terhadap mantan narapidana.

Actions (login required)

View Item