Aushofi Zuhrotul Ulya (2020) Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor Oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (548kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (121kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (168kB) |
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (228kB) |
|
Text (BAB II KEGIATAN PENYIARAN FILM...)
5. BAB II KEGIATAN PENYIARAN FILM ....pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (250kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM...)
6. BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ....pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (203kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV PENUTUP)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (85kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (179kB) |
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy |
Abstract
Media penyiaran baru merupakan digitalisasi penyiaran dalam bentuk platform yang diakses melalui jaringan internet. Netflix sebagai penyedia layanan Subscription Video on Demand memiliki beberapa permasalah di Indonesia, yaitu konten yang disiarkan Netflix merupakan film tanpa sensor padahal terdapat kewajiban untuk memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film sebelum film akan dipertunjukkan sehingga mengakibatkan filmnya bertentangan dengan budaya dan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena bermuatan pornografi hingga kekerasan. Selain itu, Netflix tidak memiliki izin menyiarkan, tidak memiliki kantor di Indonesia dan tidak membayar pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor dengan mengggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Netflix melakukan penyiaran film tanpa sensor di Indonesia melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Pornografi, dan UU ITE, namun tidak serta merta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dapat dipertanggungjawabkan pada Netflix karena locus kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Netflix tidak dapat dijangkau semua ketentuan peraturan perundang-undangan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH 70/21 Uly a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Penyiaran Film, Netflix, Sensor Film, Internet | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law | ||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | sukartini sukartini | ||||||
| Date Deposited: | 13 Feb 2021 12:12 | ||||||
| Last Modified: | 13 Feb 2021 12:12 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/104011 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |