Fidiyah Choirotus Sholekha (2020) Konflik Kepentingan Perebutan Ruang Publik Antara Pemerintah Dengan Pkl Pasar Pacuan Kuda Di Kota Surabaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (426kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (154kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (235kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (379kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB II GAMBARAN UMUM.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB III TEMUAN DAN ANALISIS DATA.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2024. Download (402kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2024. Download (157kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (199kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2024. Download (984kB) | Request a copy
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) Fis.P.10-21-PUBLIKASI FIDIYAH - fidiyah choirotus.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy

Abstract

Keberadaan PKL di Surabaya telah menyebar ke seluruh pelosok kota, namun ada kecenderungan para PKL memilih berkelompok dan menempati satu area atau lokasi tertentu seperti PKL pacuan kuda. Pemerintah kemudian ingin menghilangkan keberadaan PKL pacuan kuda dengan cara relokasi yang berlandaskan Perda Nomer 10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan raya. Upaya relokasi tersebut mendapat penentangan dari pihak PKL pacuan kuda karena melanggar hak mereka sebagai masyarakat kota yang bebas menggunakan ruang publik untuk menunjang dan menjalankan berbagai aktivitasnya. Penegakan perda tersebut menunjukkan adanya sikap ketidaknetralan pemerintah karena tidak memihak kepada kalangan kelas bawah. Penelitian ini menggunakan teori ruang karena ruang adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi bahkan keadaan politik sehingga ruang itu tidak netral dan pasif., dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara dan didukung oleh data sekunder berupa buku, jurnal, berita dan Undang-undang. Hasil data yang ditemukan bahwa pemerintah ingin melakukan penegakan perda agar kota Surabaya terihat bersih, rapi dan tertata dengan baik, sementara pihak PKL menolak karena merampas hak sebagai warga kota untuk menikmati ruang publik dan bisa mengurangi pendapatan mereka. Konflik tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran perda oleh PKL dan para PKL menolak untuk dipindahkan, sementara pemerintah ingin mempertahankan prestasi kota Surabaya dengan cara menghilangkan PKL di kota Surabaya. Konflik tersebut belum sampai pada resolusi tapi kedua pihak memilih berkompromi sampai ditemukan keputusan yang jelas atas konflik tersebut.

Actions (login required)

View Item