Perwujudan Instrumen Kontraktual Perum Bulog Dan Pg Bumn Dalam Melaksanakan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Penyedia Gula Dalam Negeri

Adyarga Satria A. (2019) Perwujudan Instrumen Kontraktual Perum Bulog Dan Pg Bumn Dalam Melaksanakan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Penyedia Gula Dalam Negeri. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (212kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (70kB)
[img] Text (BAB 1)
3. BAB I.pdf

Download (112kB)
[img] Text (BAB 2)
4. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only until 23 June 2024.

Download (130kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
5. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only until 23 June 2024.

Download (161kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
6. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only until 23 June 2024.

Download (72kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
7. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (68kB)
[img] Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (204kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Rapat koordinasi terbatas penyedia gula dalam negeri memicu dikeluarkannya surat edaran menteri BUMN. Surat edaran menteri BUMN tersebut mempengaruhi perum BULOG dan PG BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya. Surat edaran menteri tersebut memerintahkan perum Bulog untuk membeli gula PG BUMN, namun perum Bulog tidak dapat melaksanakan surat edaran menteri tersebut. Akibat dari tindakan perum Bulog, PG BUMN mengalami kerugian. Prinsip Good Corporate Governance dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja suatu perusahaan sehingga dapat menghindari kerugian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian yang timbul dari adanya surat edaran menteri BUMN, serta tanggung gugat perum Bulog terhadap PG BUMN dalam menjalankan perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya paksaan dalam permbentukan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak sah. Prinsip Good Corporate Governance dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Tanggung gugat perum bulog dalam hal tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian adalah tanggung gugat wanprestasi. Perum Bulog dapat mendalilkan tangkisan force majure berdasarkan isi perjanjian antara perum Bulog dan PG BUMN.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 142/21 Ady p
Uncontrolled Keywords: Good Corporate Governance, Keabsahan perjanjian, Surat Edaran Menteri, Tanggung Gugat
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Adyarga Satria A.NIM031511133130
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorDian Purnaman AnugerahNIDN-
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 23 Jun 2021 07:31
Last Modified: 23 Jun 2021 07:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/108138
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item