Sultan Herlambang Yoga Pratama (2020) Ketidakpastian Hukum Sanksi Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (494kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (138kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (152kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (280kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (391kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (338kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (154kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (164kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy

Abstract

Pungutan liar (pungli) merupakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi. Maraknya praktik pungli yang terjadi saat ini diakibatkan oleh pelaksanaan pelayanan publik yang tidak sejalan dengan prinsip good governance. Oleh karenanya dalam hal pemberantasan pungli di Indonesia dibentuk Satuan Tugas Saber Pungli (Satgas Saber Pungli). Regulasi terkait penegakan hukum pungli terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam praktiknya terdapat penerapan sanksi yang berbedabeda oleh satgas saber pungli seperti ada yang dituntut pidana bahkan tindak pidana korupsi ada pula yang justru hanya mendapatkan teguran walaupun sama sama dibuktikan melakukan pungli. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan ketidakpastian hukum pemberian sanksi Pungli di Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan perspektif hukum administrasi. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian doctrinal dengan pendekatan perundangundangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak adanya regulasi khusus mengenai Pungli berdampak pada ketidakpastian dalam pemberian sanksi. Selain itu, tujuan pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan upaya pemberantasan pungli secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera, penerapan sanksi tindak pidana korupsi tersebut menjadi kontraproduktif antara tujuan memberikan pemidanaan pelaku untuk menimbulkan efek jera dengan biaya penyelidikan, penuntutan, dan operasional hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lebih besar daripada biaya yang ditanggung oleh negara. Agar sejalan dengan tujuan tersebut seharusnya diberikan sanksi yang mengacu pada konsep restorative justice dalam hal ini selain dibebankan pengembalian keuntungan juga dikenakan sanksi administrasi.

Actions (login required)

View Item