Adn Agriazi Taqwa Kis (2015) Persekongkolan Tender oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Analisa Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2013). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1.COVER.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2.Abstrak .pdf Download (585kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3.DAFTAR ISI .pdf Download (249kB)
	Text (BAB I) 4.BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (534kB)
	Text (BAB II) 5.BAB II PELANGGARAN TERKAIT TENDER PENGADAAN DALAM HUKUMPERSAINGAN USAHA DI INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only until 16 July 2024. Download (592kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6.BAB III ANALIS PUTUSAN KPPU TERKAIT TENDER PENGADAAN DI BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMURTAHUN ANGGARAN 2010.pdf Restricted to Registered users only until 16 July 2024. Download (674kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7.BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 16 July 2024. Download (305kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8.DAFTAR BACAAN .pdf Download (350kB)
	Text (SURAT PERMOHONAN EMBARGO PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERMOHONAN EMBARGO PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | Request a copy

Abstract

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terbuka maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui/memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), maka untuk menegakkan hukum persaingan KPPU menyampaikan informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item