Kewenangan Penyidikan oleh Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Syahrul Arif Hakim (2021) Kewenangan Penyidikan oleh Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (186kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (193kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (142kB)
[img] Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (455kB)
[img] Text (BAB II)
5. BAB II RATIO LEGIS KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH PENUNTUTUMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPERUSAKAN HUTAN.pdf
Restricted to Registered users only until 24 August 2024.

Download (429kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6. BAB III IMPLEMENTASI PENYIDIKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAMPERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN ( STUDI KASUSPUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYANOMOR....pdf
Restricted to Registered users only until 24 August 2024.

Download (177kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 24 August 2024.

Download (133kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (201kB)
[img] Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (124kB) | Request a copy
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Ratio legis kewenangan penyidikan oleh Penuntut umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pelaksanaan Penyidikan oleh Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan ( dalam perkara atas nama CV. Edom Ariha Jaya). Ratio legis kewenangan penyidikan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 39 UU No. 18 Tahun 2013 adalah Penuntut Umum wajib melakukan penyidikan atau mengambilalih penyidikan dari Penyidik Polri maupun Penyidik PPNS apabila batas waktu yang telah ditentukan undang-undang terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri maupun Penyidik PPNS telah habis yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari. Penyidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum merupakan Penyidikan Lanjutan guna melengkapi berkas perkara baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil yang belum dipenuhi oleh Penyidik sebelumnya. Penyidikan lanjutan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum untuk meminimalisir bolak-balik berkas perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum. Oleh sebab itu, untuk mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan, maka Penuntut Umum wajib mengambilalih penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 39 UU No. 18 Tahun 2013. Implementasi penyidikan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2180/Pid.B/Lh/2019/ Pn.Sby, yaitu pada perkara tindak pidana perusakan hutan dengan Tersangka Dedi Tandean, berkas perkara penyidikan oleh PPNS yang dikrim kepada Penuntut Umum belum juga lengkap oleh sebab itu Penuntut Umum mengeluarkan P-19. Selanjutnya Penyidik PPNS mengirimkan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum, dengan begitu waktu yang dibutuhkan PPNS Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melebihi 14 (empat belas) hari. Berdasarkan pengembalian berkas yang kedua tersebut, Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI menilai berkas perkara tersebut belum juga lengkap, sehingga demi adanya kepastian hukum serta untuk mempercepat penyelesaian perkara sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Penyidik PPNS diminta untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dilakukan penyidikan lanjutan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH.72-21 Hak k
Uncontrolled Keywords: Kewenangan Penyidikan Penuntut Umum, Tindak Pidana Perusakan Hutan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3581-(3598) Environmental law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum > Minat Studi Hukum Peradilan
Creators:
CreatorsNIM
Syahrul Arif HakimNIM031814153057
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorDidik Endro Purwoleksono, -NIDN0025036204
Thesis advisorTaufik Rahman, -NIDN0017048004
Depositing User: Mrs. Djuwarnik Djuwey
Date Deposited: 24 Aug 2021 05:26
Last Modified: 24 Aug 2021 05:26
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/109716
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item