PERADILAN IN ABSENTIA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ECHA WIDYA KARINA, 030516150 (2009) PERADILAN IN ABSENTIA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-karinaecha-10168-fh25-09.pdf

Download (15kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-karinaecha-9694-fh25-09.pdf
Restricted to Registered users only

Download (535kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengaturan peradilan in absentia pada Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pengecualian dari prinsip pemeriksaan dalam KUHAP yang mengharuskan hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menyebutkan adanya pengecualian hukum acara pidana yang menyimpang dari ketentuan KUHAP sebagai ketentuan umumnya. Pengaturan peradilan in absentia pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dimaksudkan untuk memudahkan aparat penegak hukum untuk mengeksekusi asset/ harta kekayaan pelaku tindak pidana pencucian uang karena pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan untuk mengejar harta kekayaan pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (follow the money). Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan yang dijatuhkan secara in absentia pada tindak pidana pencucian uang adalah terkait dengan pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaku dan harta kekayaan hasil tindak pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah pelaku tindak pidana pencucian uang yang diketahui berada di luar yurisdiksi wilayah Indonesia, maka instrumen hukum yang dapat digunakan adalah dengan mengajukan permohonan ekstradisi. Sedangkan menyangkut masalah harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan suatu gugatan perdata dalam rangka pengembalian aset (asset recovery) melalui kerjasama internasional yang berbentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) dalam hal aset berada di luar yurisdiksi wilayah Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: FH 25/09 Kar p
Uncontrolled Keywords: MONEY LAUNDERING, MONEY-LAND & LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG201-1496 Money
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ECHA WIDYA KARINA, 030516150UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTOETIK RAHAYUNIGSIH, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 08 Jun 2009 12:00
Last Modified: 25 Jul 2016 04:06
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11015
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item