PERJANJIAN KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 dan AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK KETIGA

RR. DEWI SETYOWATI, 030516381 (2009) PERJANJIAN KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 dan AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK KETIGA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-setyowatir-10174-fh22-09.pdf

Download (11kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-setyowatir-9698-fh22-09.pdf
Restricted to Registered users only

Download (508kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis kemukakan di depan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : a Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri atas kesepakatan bersama sebelum dilangsungkannya perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan maka seketika itu mengikat kedua belah pihak, isinya dapat mengenai masalah persatuan harta bawaan atau pemisahan harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan. Terdapat perbedaan perumusan perjanjian kawin baik di dalam UUP maupun di dalam BW mengenai bentuk dan isi / pengaturan perjanjian kawin karena adanya perbedaan asas harta dalam perkawinan, tetapi pada hakekatnya baik UUP dan BW tedapat persamaan yaitu perjanjian kawin hanya diperbolehkan mengenai harta benda dalam perkawinan. Diluar itu baik UUP dan BW tidak mengatur. b Perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan dengan membawa akibat hukumnya mengikat suami istri dan dengan didaftarkannya perjanjian kawin mengikat pula terhadap pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut. Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak dapat diubah lagi oleh suami istri, kecuali bila suami istri setuju mengadakan perubahan dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan yang dimaksud dapat merugikan pihak ketiga adalah perubahan dengan itikad tidak baik, dimana perubahan dibuat hanya untuk menyelamatkan harta agar tidak tereksekusi apabila salah satu pihak pailit.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: FH 22/09 Set p
Uncontrolled Keywords: MARRIAGE LAW, CONTRACTS
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman > HQ1-2044 The Family. Marriage. Women > HQ503-1064 The family. Marriage. Home
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RR. DEWI SETYOWATI, 030516381UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLISMAN ISKANDAR, , S.H.,MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 08 Jun 2009 12:00
Last Modified: 25 Jul 2016 04:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11018
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item