SYAFIRA RUDITYA HANDAYANI, 030516222 (2008) AKUISISI SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS AKUISISI SAHAM PT INDOSAT TBK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-handayanis-10185-fh16-09.pdf Download (12kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-handayanis-9707-fh16-09.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB) | Request a copy

Abstract

a. Ketentuan mengenai akuisisi saham dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagian besar mengatur mengenai prosedur pelaksanaan akuisisi saja. Ketentuan yang berkaitan dengan persaingan usaha hanya terdapat dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai kewajiban perseroan untuk memperhatikan masyarakat dan persaingan usaha sehat dalam melakukan akuisisi. Ketentuan serupa juga diatur dalam pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sedangkan pengaturan akuisisi saham (khusus untuk PT Terbuka) dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal diatur secara khusus dalam Peraturan No. IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Peraturan lainnya yang terkait adalah Peraturan No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender dan Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. b. Akuisisi saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam pasal 28 ayat (2) dan pasal 29 ayat (1). Pasal 28 ayat (2) merupakan pasal yang pembuktiannya bersifat rule of reason . Sedangkan tujuan diaturnya akuisisi saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk melindungi persaingan sehat dan kepentingan umum. Berkaitan dengan kasus akuisisi saham PT Indosat Tbk oleh kelompok pelaku usaha Temasek, akuisisi tersebut sangat berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuisisi saham PT Indosat Tbk yang dilakukan oleh kelompok pelaku usaha Temasek tersebut melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi ketentuan pasal 28 ayat (2) tersebut belum berlaku efektif karena belum adanya peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lenjut hal-hal yang berkaitan dengan akuisisi seperti yang disebutkan dalam pasal 28 ayat (3).

Actions (login required)

View Item