AKUISISI SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS AKUISISI SAHAM PT INDOSAT TBK)

SYAFIRA RUDITYA HANDAYANI, 030516222 (2008) AKUISISI SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS AKUISISI SAHAM PT INDOSAT TBK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-handayanis-10185-fh16-09.pdf

Download (12kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-handayanis-9707-fh16-09.pdf
Restricted to Registered users only

Download (542kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Ketentuan mengenai akuisisi saham dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagian besar mengatur mengenai prosedur pelaksanaan akuisisi saja. Ketentuan yang berkaitan dengan persaingan usaha hanya terdapat dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai kewajiban perseroan untuk memperhatikan masyarakat dan persaingan usaha sehat dalam melakukan akuisisi. Ketentuan serupa juga diatur dalam pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sedangkan pengaturan akuisisi saham (khusus untuk PT Terbuka) dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal diatur secara khusus dalam Peraturan No. IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Peraturan lainnya yang terkait adalah Peraturan No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender dan Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. b. Akuisisi saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam pasal 28 ayat (2) dan pasal 29 ayat (1). Pasal 28 ayat (2) merupakan pasal yang pembuktiannya bersifat rule of reason . Sedangkan tujuan diaturnya akuisisi saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk melindungi persaingan sehat dan kepentingan umum. Berkaitan dengan kasus akuisisi saham PT Indosat Tbk oleh kelompok pelaku usaha Temasek, akuisisi tersebut sangat berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuisisi saham PT Indosat Tbk yang dilakukan oleh kelompok pelaku usaha Temasek tersebut melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi ketentuan pasal 28 ayat (2) tersebut belum berlaku efektif karena belum adanya peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lenjut hal-hal yang berkaitan dengan akuisisi seperti yang disebutkan dalam pasal 28 ayat (3).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: FH 16/09 Han a
Uncontrolled Keywords: MONOPOLIES-INDONESIA, TRADE REGULATION
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SYAFIRA RUDITYA HANDAYANI, 030516222UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorL. BUDI KAGRAMANTO, , S.H., M.H., M.MUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 08 Jun 2009 12:00
Last Modified: 25 Jul 2016 04:41
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11027
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item