MONOPOLI JASA KARGO DI BANDARA HASANUDDIN MAKASSAR OLEH PT. ANGKASA PURA I

DIAN ERLINDA AGUSTIN, 030516348 (2008) MONOPOLI JASA KARGO DI BANDARA HASANUDDIN MAKASSAR OLEH PT. ANGKASA PURA I. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-agustindia-10252-fh19-09.pdf

Download (12kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-agustindia-9744-fh19-09.pdf
Restricted to Registered users only

Download (537kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kegiatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I merupakan persaingan usaha yang yang tidak sehat. PT AP I telah melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena memiliki kewenangan untuk memonopoli pengelolaan jasa pelayanan kargo terlihat dari tidak dapatnya pihak ketiga untuk masuk kedalam bisnis Warehousing di bandara Hasanuddin Makassar sehingga menunjukkan bahwa belum ada jasa subtitusi lain yang dapat masuk dalam bisnis Warehousing dan menghambat pelaku usaha lain untuk dapat mengembangkan bisnis yang sama. Tidak diizinkannya pihak ketiga untuk dapat masuk dalam bisnis yang sama membuktikan pula bahwa PT AP I telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar dari suatu jenis jasa pelayanan kargo di bandara Hasanuddin Makassar sehingga terdapat penguasaan atas jasa kargo dan pada akhirnya menimbulkan praktik monopoli. Beroperasinya SSC Warehousing hanyalah salah satu strategi PT AP I untuk menambah keuntungan perseorangan, namun mengabaikan pelayanan dan tanggung jawab kemanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga PT AP I telah terbukti melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Penanganan KPPU terhadap dugaan adanya praktek monopoli pelayanan jasa kargo yang dilakukan oleh PT AP I di bandara Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan dilakukan dengan menggunakan prinsip independensi yaitu tidak memihak siapapun serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan merujuk pula pada Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara Penanganan Perkara di KPPU. Setelah KPPU melakukan prosedur pemeriksaan sesuai perturan Perundang-undangan maka Majelis Komisi memutuskan menyatakan PT AP I secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Apabila Putusan KPPU tidak dilaksanakan oleh PT AP I maka perkara diserahkan kepada Penyidik umum. Terhadap Putusan KPPU, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dan upaya hukum selanjutnya ialah berupa Kasasi ke Mahkamah Agung.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: FH 19/09 Agu m
Uncontrolled Keywords: MONOPOLIES, LOCAL SERVICES AIRLINES, TRANSPORT AIRLINES
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
H Social Sciences > HG Finance > HG4301-4480.9 Trust services. Trust companies
T Technology
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DIAN ERLINDA AGUSTIN, 030516348UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSINAR AJU WULANDARI,, S.H, M. H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 10 Jun 2009 12:00
Last Modified: 25 Jul 2016 05:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11037
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item