IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 12B AYAT 1 HURUF b UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo. UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

FAJAR SETO NUGROHO, 030630333 (2009) IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 12B AYAT 1 HURUF b UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo. UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-nugrohofaj-10257-fh37-09.pdf

Download (9kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-nugrohofaj-9749-fh37-09.pdf
Restricted to Registered users only

Download (452kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Gratifikasi itu sendiri diatur pada pa sal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Ta hun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratfikasi itu sendiri meliputi pemberian uang,barang,rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perj alanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisa ta dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik diterima di dalam negeri maupun di lu ar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Menurut pasal 12B ayat 1 huruf b Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembuktian gratifikasi yang nilainya kurang dari RP.10.000.000,00 ( sepu luh juta rupiah ) pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum Mengenai Penuntut Umum diatur pada beberapa Undang-Undang, pengertian penuntut umum diatur pada pasal 1 angka 6 huruf b dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan wewenangnya diatur pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian penuntut umum pun diatur pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan wewenangnya diatur pada pasal 30

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: FH 37/09 Nug i
Uncontrolled Keywords: JUDICAL CORRUPTION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7085 Retroactive law. Intertemporal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
FAJAR SETO NUGROHO, 030630333UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTILLY A A RAMPEN, , S.H., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 10 Jun 2009 12:00
Last Modified: 25 Jul 2016 06:13
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11039
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item