PERUMUSAN NORMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Muhammad Zainal Abidin, 030810355 (2012) PERUMUSAN NORMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
1. Sampul.pdf

Download (380kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf

Download (95kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Motto.pdf

Download (111kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Kata Pengantar.pdf

Download (100kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Abstrak.pdf

Download (90kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. Daftar Isi.pdf

Download (97kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Daftar Peraturan Perundang-undangan.pdf

Download (86kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. Daftar Putusan Pengadilan.pdf

Download (98kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. Bab 1.pdf

Download (165kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. Bab 2.pdf

Download (276kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Bab 3.pdf

Download (219kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. Bab 4.pdf

Download (107kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13. Daftar Pustaka.pdf

Download (100kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan teori jenjang norma peraturan yang berada dibawah konstitusi (sebagai hukum tertinggi) tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut, maka dari itu untuk menjaga agar konstitusi tetap terjaga sebagaimana mestinya maka dibentuklah sebuah Mahkamah Konstitusi salah satu yang menjadi kewenangan lembaga tersebut adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kewenangannya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam perkembangannya putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah rumusan norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya serta putusan yang memberikan syarat agar undang-undang yang bersangkutan dipandang konstitusional ataupun tidak konstitusional, putusan tersebut dikenal dengan putusan konstitusional bersyarat ( Conditionally Constitutional ) dan putusan tidak konstitusional bersyarat ( Conditionally Unconstitutional ) yang menyebabkan sebuah rumusan norma dalam pasal yang diberi syarat tersebut rumusannya berbeda dengan rumusan pasal yang sebelumnya, sementara kewenangan perumusan norma sebuah undang-undang melekat pada badan pembentuk undang-undang yaitu legislatif. Hal ini dianggap sebagai pintu masuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk “melangkahi” kewenangan badan legislatif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KK2 KKB FH 139/12 Abi p
Uncontrolled Keywords: LAW
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Muhammad Zainal Abidin, 030810355UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRADIAN SALMAN, S.H, LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with username agung
Date Deposited: 28 Dec 2012 12:00
Last Modified: 12 Jul 2016 04:24
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11049
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item