Muhammad Zainal Abidin, 030810355 (2012) PERUMUSAN NORMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text
1. Sampul.pdf Download (380kB) | Preview |
|
|
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text
3. Motto.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text
4. Kata Pengantar.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
5. Abstrak.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
6. Daftar Isi.pdf Download (97kB) | Preview |
|
|
Text
7. Daftar Peraturan Perundang-undangan.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
8. Daftar Putusan Pengadilan.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
9. Bab 1.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
Text
10. Bab 2.pdf Download (276kB) | Preview |
|
|
Text
11. Bab 3.pdf Download (219kB) | Preview |
|
|
Text
12. Bab 4.pdf Download (107kB) | Preview |
|
|
Text
13. Daftar Pustaka.pdf Download (100kB) | Preview |
Abstract
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan teori jenjang norma peraturan yang berada dibawah konstitusi (sebagai hukum tertinggi) tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut, maka dari itu untuk menjaga agar konstitusi tetap terjaga sebagaimana mestinya maka dibentuklah sebuah Mahkamah Konstitusi salah satu yang menjadi kewenangan lembaga tersebut adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kewenangannya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam perkembangannya putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah rumusan norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya serta putusan yang memberikan syarat agar undang-undang yang bersangkutan dipandang konstitusional ataupun tidak konstitusional, putusan tersebut dikenal dengan putusan konstitusional bersyarat ( Conditionally Constitutional ) dan putusan tidak konstitusional bersyarat ( Conditionally Unconstitutional ) yang menyebabkan sebuah rumusan norma dalam pasal yang diberi syarat tersebut rumusannya berbeda dengan rumusan pasal yang sebelumnya, sementara kewenangan perumusan norma sebuah undang-undang melekat pada badan pembentuk undang-undang yaitu legislatif. Hal ini dianggap sebagai pintu masuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk “melangkahi” kewenangan badan legislatif.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK2 KKB FH 139/12 Abi p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | LAW | ||||||
| Subjects: | K Law | ||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Agung BK | ||||||
| Date Deposited: | 28 Dec 2012 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 12 Jul 2016 04:24 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11049 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |