Herman Setiawan, 030810394 (2012) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI-JATIM BERKENAAN TARIF PROGRESIF. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text 8. Skripsi.pdf Download (787kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR BERKENAAN DENGAN TARIF PROGRESIF. Dalam skripsi ini hal yang dibahas adalah Perlindungan hukum bagi wajib pajak apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor telah memenuhi kepastian hukum, hal ini didasarkan oleh pasal 5 ayat Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 jo Pasal 6 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 yang isinya mengatur tentang menentukan besaran pokok pajak kendaaan bermotor. Dalam menentukan besaran pokok pajak kendaran bermotor ada dua elemen penting yang menentukan, yang pertama adalah dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan tarif pajak kendaraan bermotor. Cara menentukannya adalah mengalikan antara dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam pasal 7 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Apabila wajib pajak memiliki Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya maka sesuai pasal 8 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah wajib pajak tersebut dikenakan tarif secara progresif yang urutan tarifnya diatur dalam yang sama. Dalam rangka pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarif Progresif tersebut ada beberapa masalah hukum yang timbul diantaranya adalah masalah urutan tarif progresif. Untuk mengatasi hal tersebut wajib pajak bisa melakukan upaya hukum berupa keberatan ataupun banding.

Actions (login required)

View Item