Emir Ahsanu Taqwim, 030810385 (2012) TANAH YANG DIKUASAI BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI OBYEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text 1. Sampul.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text 2. Halaman Pengesahan.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text 3. Halaman Persembahan.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text 4. Kata Pengantar.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text 5. Daftar Isi.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text 6. Bab 1.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text 7. Bab 2.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text 8. Bab 3.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text 9. Bab 4.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text 10. Daftar Pustaka.pdf Download (124kB) | Preview

Abstract

Memerhatikan sifat-sifat dasar usaha Badan Usaha Milik Negara, yakni memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum. Didalam memperoleh keuntugan tersebut, BUMN dapat membeli tanah untuk perluasan dan kemajuan usahanya. Namun demikian, tidaklah dibenarkan hak atas tanah tersebut dalam penggunaannya hanya diorientasikan untuk kepentingan perusahaan saja, tanpa memerhatikan kepentingan sosial atau lingkungannya. Konsekuensi lebih lanjut, jika secara nyata ditemukan pelanggaran dari prinsip fungsi sosial, yaitu tanah ditelantarkan atau ada unsur kesengajaan untuk menelantarkan tanah, maka hak atas tanah tersebut kembali kepada hak menguasai negara.

Actions (login required)

View Item