DEVI SURYA PRATAMA, 030610201 (2011) PELAYANAN JASA FASILITAS BANDARA JUANDA OLEH PT ANGKASA PURA I ( STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA PELAYANAN JASA FASILITAS COUNTER CHECK IN BANDARA JUANDA OLEH PT ANGKASA PURA I ( STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NO.65/KPPU-L/2008 ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-pratamadev-16812-fh.130--k.pdf Download (475kB)
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-pratamadev-14156-fh.130--p.pdf Restricted to Registered users only Download (891kB) | Request a copy

Abstract

Monopoli dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur secara Rule Of Reason sehingga keberadaanya tidaklah dilarang asalkan tidak menimbulkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Angkasa Pura I merasa semakin hari pertumbuhan penumpang pesawat terbang semakin pesat, oleh karena itu PT Angkasa Pura I merasa perlu untuk meningkatkan pelayanannya. Berdasarkan hal itu PT Angkasa Pura I menerapkan MUCS ( Multi User Check In System ) di counter check in Bandara Juanda. Para maskapai yang merupakan pengguna jasa fasilitas counter check in merasa kebijakan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I tersebut merugikan mereka karena MUCS dirasakan tidak dapat terintegrasi secara maksimal dengan sistem yang selama ini digunakan oleh para maskapai penerbangan di Bandara Juanda. Atas dasar tersebut, sebenarnya para maskapai penerbangan merasa keberatan dengan penerapan MUCS tersebut, akan tetapi dengan kekuatan monopolinya PT Angkasa Pura I melakukan pemaksaan agar semua maskapai yang beroperasi di Bandara Juanda Surabaya menerapkan MUCS. Monopoli yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura I tersebut merupakan pengecualian yang terdapat dalam pasal 50 huruf a dan pasal 51 Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disebut dengan monopoly by law. Meskipun ada indikasi adanya penyalahgunaan kekuatan monopoli oleh PT Angkasa Pura I, tindakan PT Angkasa Pura I Tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas pasal 17 Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena dalam pelaksanaannya justru lebih menguntungkan penumpang pesawat sebagi konsumen akhir dan tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Actions (login required)

View Item