TINDAK PIDANA PERIZINAN DI BIDANG PERBANKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU

ROBETH JABBAR SYAHANSYAH, 030610253 (2010) TINDAK PIDANA PERIZINAN DI BIDANG PERBANKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
Untitled - gdlhub-gdl-s1-2011-syahansyah-14883-fh.122--t.pdf

Download (367kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-syahansyah-14883-fh.122--t.pdf
Restricted to Registered users only

Download (668kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya harus sesuai dengan tingkat kemajuan zaman. Keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dihadapkan pada persoalan kriminalisasi sebagai wujud dinamika hukum pidana dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Jika dihubungkan dengan politik kriminal, proses kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal sebagai alternatif, disamping menggiatkan usaha-usaha non penal Mekanisme pengenaan sanksi yang diberikan oleh Undang Undang Perbankan terhadap pelanggar ketentuan perizinan bank menunjukkan peran penting sarana penal dalam penegakan ketentuan perizinan pendirian bank, baik secara langsung sebagai sarana represif atau secara tidak langsung untuk dimaksudkan sebagai sarana preventif. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum. Pada dimensi yang lain pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Undang Undang Perbankan, harus selalu dikaitkan dengan perkembangan korporasi sebagai pelaku pembangunan, yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dimana keraguan di masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, telah bergeser dengan diterimanya pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana disamping manusia alamiah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK 2 FH. 122/10 Sya t
Uncontrolled Keywords: COMMERCIAL CRIMES LIABILITY (LAW)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ROBETH JABBAR SYAHANSYAH, 030610253UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBambang Suheryadi, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 06 Apr 2011 12:00
Last Modified: 28 Oct 2016 20:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11172
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item