PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT

EVI PURNAMA SARI, 030610089 (2010) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-sarievipur-14885-fh124-1-p.pdf

Download (142kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-sarievipur-14885-fh124-1-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang mengikuti perkembangan jaman, banyak hal-hal yang semakin canggih. Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang mengikuti adanya perkembangan teknologi, suatu alat pembayaran yang berupa kartu yang dapat digunakan untuk transaksi barang/jasa. Kartu kredit ini pada dasarnya adalah kredit/pinjaman dana yang berasal dari bank penerbit kartu kredit, dalam rangka menjalankan fungsinya yakni menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kartu kredit ini merupakan pinjaman tanpa jaminan/agunan, sehingga bank sebagai penerbit tidak memegang jaminan khusus sehingga hal ini memperbesar adanya resiko tidak terbayarnya kredit tersebut. Sehingga untuk menghindari hal tersebut perlulah bank sebagai penerbit kartu kredit melakukan analisa kredit terlebih dahulu dengan berpedoman pada penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang biasa disebut dengan prinsip 5C, yakni caracter, capacity, capital, condition dan collateral. Namun dalam kartu kredit prinsip collateral mendapat perkecualian. Bank sebagai penerbit kartu kredit karena tidak mempunyai pegangan jaminan khusus, maka bank hanya memperoleh jaminan umum yakni pada pasal 1131 BW. Jika nasabah pemegang kartu kredit nantinya tidak memenuhi kewajibannya/wanprestatie maka bank hanya berpedoman pada pasal 1131 BW. Untuk menyelesaikan sengketa dengan nasabah pemegang kartu kredit yang tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat melakukan melalui administrasi perkreditan karena dirasa penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dirasa tidak efisien karena memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal sehingga tidak seimbang dengan jumlah tagihan kartu kredit.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK 2 FH. 124/10 Sar p
Uncontrolled Keywords: CREDIT CARDS-LAW AND LEGISLATION PROTECTION-LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
EVI PURNAMA SARI, 030610089UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLEONARA BAKARBESSY, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 06 Apr 2011 12:00
Last Modified: 28 Oct 2016 20:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11174
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item