PERJANJIAN PENETAPAN TARIF TAKSI DI BATAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 28/KPPU-I/2007)

RATIH DEWI ASFAIDA, 030610005 (2010) PERJANJIAN PENETAPAN TARIF TAKSI DI BATAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 28/KPPU-I/2007). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
dftr isi - gdlhub-gdl-s1-2011-asfaidarat-14984-fh.141--p.pdf

Download (150kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-asfaidarat-14984-fh.141--p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur secara komprehensif mengenai larangan dilakukannya perjanjian, kegiatan, posisi dominan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Salah satu perjanjian yang dilarang dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian penetapan harga atau price fixing yang diatur dalam Pasal 5 yaitu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya untuk menetapkan harga dengan tujuan untuk menstabilkan harga sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yaitu dengan cara mengurangi output. Perjanjian penetapan tarif taksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha taksi di Batam terjadi di 4 wilayah yaitu Pelabuhan Internsional Sekupang, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Batam Centre dan Pelabuhan Telaga Punggur. Perjanjian penetapan tarif tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari sebab yang diperbolehkan dan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 5 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga melanggar ketentuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Pendekatan yuridis yang digunakan uuntuk membedakan perbuatanperbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha adalah pendekatan perse illegal dan pendekatan rule of reason. Perjanjian penetapan tarif taksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut menggunakan pendekatan perse illegal karena sangat merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha taksi itu sendiri, konsumen dan juga dapat menyebabkan monopoli.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK 2 FH. 141/10 Asf p
Uncontrolled Keywords: COMPETITION, UNFAIR COMMERCIAL LAW
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RATIH DEWI ASFAIDA, 030610005UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSINAR AYU WULANDARI, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 12 Apr 2011 12:00
Last Modified: 28 Oct 2016 21:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11187
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item