Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak ( Pengusaha Rokok ) Terhadap Surat ketetapan Pajak Daerah Tentang Pajak Rokok

Restu Kusuma Wardhana, 030415881 (2011) Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak ( Pengusaha Rokok ) Terhadap Surat ketetapan Pajak Daerah Tentang Pajak Rokok. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-wardhanare-18950-fh.36-11-k.pdf

Download (408kB) | Preview
[img] Text (FULLTREXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-wardhanare-15761-fh.36-11-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (546kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai Rokok. Sedangkan tarif Pajak Rokok ditetapkan secara definitif di dalam undang-undang dengan maksud agar pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah. Penerimaan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai cukai. Dasar penggunaan pajak rokok adalah, cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok, tarif pajak rokok disepakati 10% dari cukai rokok. Hasil penerimaan sebesar70% untuk kabupaten/kota dan 30% untuk provinsi. "Untuk itu baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota wajib dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada Gubernur sedangkan surat banding ditujukan kepada pengadilan pajak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK 2 FH. 36/11 War p
Uncontrolled Keywords: TAX PAYER
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1010-1014 The merchant. Business enterprises
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Restu Kusuma Wardhana, 030415881UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDEDDU SUTRISNO, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 06 Jun 2011 12:00
Last Modified: 28 Oct 2016 17:52
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11216
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item