PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI BAGI WAJIB PAJAK

TANTI NOVIANTI, 030710192 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI BAGI WAJIB PAJAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-purnamasar-19036-fh.64-11-k.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-purnamasar-15833-fh.64-11-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (782kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur harta benda dalam perkawinan dan hal-hal lain yang terkait dengan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada umumnya masyarakat melangsungkan perkawinan tanpa dibuatnya perjanjian perkawinan, yang mengakibatkan persatuan harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan penting untuk dibuat karena perjanjian perkawinan mengatur dengan jelas mengenai harta benda dalam perkawinan serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami istri sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian perkawinan juga memberikan kepastian hukum baik bagi suami istri, maupun pihak ketiga terkait dalam hal dilakukannya hubungan hukum dengan pihak ketiga. Mengenai pencatatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan untuk mengikatnya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan didaftarkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan yang dimaksud adalah pegawai pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan pegawai pada Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama lain selain agama Islam. Pada prakteknya, pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di Pengadilan Negeri, baru kemudian dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan penting untuk dibuat, dalam kaitannya dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan dan hal-hal lain dalam perkawinan. Dalam prakteknya, untuk sah dan mengikatnya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan. Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Pencatatan, Catatan Sipil.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK 2 FH.69/11 Pur i
Uncontrolled Keywords: Pajak Bumi dan Bangunan- Pembayaran PBB - ATM
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
TANTI NOVIANTI, 030710192UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHerini Siti Aisyah, Rr. S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 21 Jun 2011 12:00
Last Modified: 21 Oct 2016 19:05
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11244
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item