PELANGGARAN UPAH MINIMUM SEBAGAI TINDAK PIDANA

Helmy Chris M, 030211424U (2011) PELANGGARAN UPAH MINIMUM SEBAGAI TINDAK PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-helmychris-19152-fh.79-11-k.pdf

Download (307kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-helmychris-15939-fh.79-11-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (813kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kewenangan dalam menetapkan upah minimum di wilayah provinsi atau kabupaten/kota terletak pada kewenangan kepala daerah dalam hal ini Gubernur atas rekomendasi Bupati/Walikota yang telah terlebih dahulu menerima saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kewenangan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum merupakan kewenangan dibidang ketenagakerjaan yang sebelumnya berada di pemerintahan pusat. Bentuk dari hasil penetapan upah minimum yang telah diajukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur, berupa Peraturan Gubernur yang pada tahun terdahulu berbentuk keputusan Gubernur. Perubahan dari Keputusan Gubernur ke Peraturan Gubernur bukanlah tidak mendasar, karena 2. dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan “semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK 2 FH.79/11 Hel p
Uncontrolled Keywords: WAGES PAYS
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1270-1278 Labor laws and legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Helmy Chris M, 030211424UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CNUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 12 Jul 2011 12:00
Last Modified: 28 Oct 2016 19:56
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11273
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item