AGUS SETIAWAN, 030610309 (2011) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-setiawanag-19176-fh.72-11-k.pdf Download (430kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-setiawanag-16028-fh.72-11-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai prosedur penanganan perkara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak dan penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah secara yuridis normatif, yaitu meneliti perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur penanganan perkara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak dan penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Skripsi ini dibuat dengan menggunakan pendekatan masalah secara Statue approach, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Dalam hal prosedur penanganan perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, aparat penegak hukum baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai pada penjatuhan putusan oleh Hakim berpedoman pada ketentuan pada UU No.3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengedepankan perlindungan anak dalam proses peradilan melalui kebijakan-kebijakan khusus untuk melindungi kepentingan anak seperti bunyi Pasal 59 dan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Sanksi hukum yang dipergunakan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dikarenakan ketentuan tentang penyalahguna narkotika dan psikotropika dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur tentang sanksi pidana bagi penyalahguna untuk orang dewasa saja. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas maka hendaknya hakim lebih mengedepankan kepentingan masa depan anak yaitu dengan memutus atau menetapkan agar anak pelaku penyalahguna narkotika maupun psikotropika menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial kerena hal ini telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan merupakan bentuk implementasi dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pasal 54, 55, 103, dan 127. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya si anak. Sehingga kebijakan untuk merehabilitasi anak pelaku penyalahguna narkotika maupun psikotropika merupakan kebutuhan mendesak dan perlu untuk segera dilakukan

Actions (login required)

View Item