KEWENANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ARI SETYOWIBOWO, 030810424 (2012) KEWENANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
FH.93-12 Set k abstrak.pdf

Download (338kB) | Preview
[img] Text (ABSTRAK)
FH.93-12 Set k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (758kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk belanja negara demi memenuhi kebutuhan barang/jasa pada instansi pemerintah. Aturan pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan berubahnya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mencabut aturan pelaksanaan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presuden No. 95 tahun 2007. Adanya perubahan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan dan kewenangan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini menimbulkan potensi terjadinya permasalahan hukum terkait tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pengadaan karena adanya kewenangankewenangan baru sebagai akibat perubahan kewenangan yang dimiliki oleh para penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut. Salah satunya adalah pengaturan mengenai pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa menggantikan peran Panitia pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003. Kewenangan yang dimiliki oleh ULP tidaklah sama persis dengan kewenangan panitia pengadaan barang/jasa yang digantikannya, melainkan lebih luas mencakup juga beberapa kewenangan yang sebelumnya (dalam Keppres No. 80 tahun 2003) dimiliki oleh PPK seperti kewenangan untuk menentukan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa. Pengaturan terkait keberadaan dan kewenangan ULP perlu mendapatkan perhatian dan kajian yang mendalam agar tidak berpotensi menimbulkan hambatanhambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah demi terciptanya kegiatan pengadaan yang efektif dan efisien serta terbuka dan akuntabel.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.93/12 Set k
Uncontrolled Keywords: pengadaan barang/jasa, perubahan, wewenang, kewenangan, keabsahan.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K3842-3862 Trade regulations. Control of trade practices
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ARI SETYOWIBOWO, 030810424UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
EditorEMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Andri Yanti
Date Deposited: 13 Jul 2012 12:00
Last Modified: 18 Aug 2016 03:04
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11302
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item