AKIBAT HUKUM PERATURAN BERSAMA MENTERI TENTANG PENUNDAAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

YUDIANTO, 030810431 (2012) AKIBAT HUKUM PERATURAN BERSAMA MENTERI TENTANG PENUNDAAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
FH.99-12 Yud a abstrak.pdf

Download (400kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH.99-12 Yud a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Keberadaan Peraturan Bersama Menteri saat ini terkadang menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kedudukan Peraturan Bersama Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundangundangan diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengacu pada pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tersebut maka Peraturan Menteri termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pada tanggal 24 Agustus 2011 pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, 800-632 Tahun 2011, 141/PMK.1/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan bersama menteri tersebut disebutkan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ditunda mulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 dan berlaku bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski berbentuk peraturan Menteri namun materi yang terkandung di dalamnya adalah kebijakan mengenai penundaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Keberadaan Peraturan Bersama Menteri tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum tersendiri dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Perlu juga dikaji mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh Peraturan Bersama Menteri tentang Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.99/12 Yud a
Uncontrolled Keywords: Kedudukan, Keabsahan, Kebijakan, Upaya Hukum, Pengujian Kebijakan, Lembaga Penguji
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
YUDIANTO, 030810431UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
EditorSUKARDI, Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Andri Yanti
Date Deposited: 24 Jul 2012 12:00
Last Modified: 06 Sep 2016 07:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11307
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item