PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

JONATHAN HEFER, 030810335 (2012) PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
FH.107-12 Hef a abstrak.pdf

Download (357kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH.107-12 Hef a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (667kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dewasa ini di Indonesia semakin banyak tenaga kerja yang tersedia. Banyak jumlah tenaga kerja ini juga berpengaruh terhadap jenis tenaga kerja yang tersedia. Tenaga kerja yang tersedia saat ini tidak hanya tenaga kerja seperti buruh secara general saja, namun juga ada tenaga kerja profesional. Tenaga profesional tersebut bisa berupa general manager atau pekerja lainnya yang telah ahli pada bidangnya di luar jajaran jabatan yang diatur dalam undang- undang Perseroan. Tenaga kerja profesional ini bisa dikatakan memiliki bargaining power. Hal inilah yang membuat tenaga kerja ini memiliki posisi tawar selain itu biasanya tenaga kerja profesional telah memiliki penghasilan yang lebih mapan. Hal tersebut menyebabkan tenaga kerja bisa memilih sistem kerja dengan menekankan kontrak kerja dengan waktu tertentu. Undang- undang ketenagakerjaan mengatur apabila bekerja dengan waktu tertentu hanya terbatas untuk waktu tertentu saja, namun para pihak apabila mengkehendaki seringkali dapat membuat kontrak kerja dengan menyimpangi peraturan tersebut. Syarat- syarat keabsahan dalam hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan merupakan syarat yang mudah dipenuhi oleh para pihak sehingga sebagian besar kontrak kerja tenaga profesional merupakan kontrak yang sah secara yuridis,namun ada problematika dalam hal penamaan kontrak kerja yang ditentukan oleh Undang- undang. Penamaan dan pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu membuat keberlakuan penamaan kontrak secara yuridis tersebut tidak efektif. Kontrak kerja tenaga profesional yang berdasarkan kesepakatan para pihak mempunyai kriteria waktu tertentu yang disepakati para pihak apabila menyimpangi ketentuan perundang- undangan demi hukum dikategorikan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu, namun para pihak tetap menjalankan kontrak tersebut secara waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan ketidakefektifan penamaan yuridis tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat aturan khusus yang mengatur dan hak- hak tenaga kerja professional harus lebih dipertegas dalam kontrak. Kata Kunci : tenaga kerja, profesional, kontrak, kerja.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.107/12 Hef a
Uncontrolled Keywords: tenaga kerja, profesional, kontrak, kerja.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
JONATHAN HEFER, 030810335UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
EditorY. SOGAR SIMAMORA, Prof. Dr., S.H. M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Andri Yanti
Date Deposited: 24 Jul 2012 12:00
Last Modified: 07 Sep 2016 05:43
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11315
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item