KEABSAHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN LAYANAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1997 TENTANG PNBP DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

ANDRI, 030810439 (2012) KEABSAHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN LAYANAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1997 TENTANG PNBP DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
FH.111-12 And k abstrak.pdf

Download (371kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH.111-12 And k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sejak terbitnya tiga paket undang-undang keuangan negara antara lain: Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbendaharaan Negara), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, muncul suatu entitas baru yang disebut Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum ini diatur secara tegas pada pasal 68 dan 69 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diterbitkan peraturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Terdapat hal menarik mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Badan Layanan Umum. PNBP ini dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum bersangkutan. Pada sisi lain terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disingkat Undang- Undang PNBP). Pada pasal 4 Undang-Undang PNBP tersebut mengatur bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Hal di atas menimbulkan permasalahan hukum apakah PNBP Badan Layanan Umum yang digunakan langsung sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perbendaharaan Negara menyimpangi penerimaan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PNBP? Selanjutnya jika terjadi konflik norma pengaturan PNBP maka metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik norma tersebut. Masalah hukum di atas dan solusinya akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.111/12 And k
Uncontrolled Keywords: Badan Layanan Umum, PNBP
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2005-2216 Income and expenditure. Budget
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANDRI, 030810439UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
EditorSUKARDI, Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Andri Yanti
Date Deposited: 01 Aug 2012 12:00
Last Modified: 07 Sep 2016 06:25
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11319
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item