PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA MUTLAK SETELAH BERLAKUNYA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 1982. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

PRASETIJONO, 038010896 (1986) PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA MUTLAK SETELAH BERLAKUNYA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 1982. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (ABSTRAK)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-prasetijon-24961&no=5

Download (1kB)
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
KKB KK-2 Per 788-86 Pra P.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penulisan permasalahan pemindahan hak atas tanah dengan kuasa mutlak setelah berlakunya Instruksi Menteri Dalam Ilegeri Nomor 1 Tahun 1982, permasalahan dan penyelesaian, ini didasarkan pada pemikiran bagaimana eksistensi pemberian kuasa mutlak dapat digunakan sebagai sarana pemindahan hak atas tanah. Berpangkal tolak pada masalah pelaksanaan pemindahan hak atas tanah dengan kuasa mutlak, yang menimbulkan kesulitan di dalam pengesahannya, setelah berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 itu, terutama yang menyangkut pendaftaran balik nama di kantor register dari transaksi jual beli hak atas tanah dengan kuasa mutlak yang telah terjadi, karena pada kenyataannya dapat dilihat, bahwa sistem kuasa mutlak telah disalahgunakan untuk kepentingan segolongan orang tertentu. Hal ini akan menimbulkan efek negatip dalam pembangunan, karena tata tertib administrasi pertanahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi terhambat, dengan adanya pemberian kuasa mutlak itu sebagai sarana pemindahan hak atas tanah, sehingga penguasaan dan penggunaan tanah dengan kuasa mutlak itu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya tanah yang dikuasai oleh pernbeli itu, tidak sesuai dengan fungsi sosial dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Per 788/86 Pra p
Uncontrolled Keywords: pemindahan hak atas tanah
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
PRASETIJONO, 038010896UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
EditorSOEDALHAR, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Andri Yanti
Date Deposited: 26 Jun 2013 12:00
Last Modified: 09 Sep 2016 00:58
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11348
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item