KEDUDUKAN BURUH PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA SESUDAH BERLAKUNYA INPRES NOMOR 4 TAHUN 1985

DARWATI, 038111053 (1986) KEDUDUKAN BURUH PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA SESUDAH BERLAKUNYA INPRES NOMOR 4 TAHUN 1985. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (ABSTRAK)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-darwati-25033&no=5

Download (1kB)
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
KKB KK-2 Per 816-86 Dar k.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kedudukan buruh adalah suatu keadaan buruh yang timbul dalam suatu hubungan kerja yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban buruh. Yang dimaksud dengan buruh pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah buruh yang bekerja di pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat ke dan dari kapal dan di dalam lingkungan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan satu di antara empat pelabuhan yang terbesar di Indonesia karena telah memiliki fasilitas pelabuhan yang lengkap seperti: rede, tambatan, kade, gudang, openstorage (lapangan penumpukan). Rede yaitu daerah perairan pelabuhan yang disediakan untuk kapal yang akan tambat atau karena sesuatu hal masih harus menunggu. Sedangkan daerah batas perairan pelabuhan dengan daratan pelabuhan yang digunakan untuk tempat menambatkan kapal disebut tambatan. Kade adalah daerah daratan pelabuhan yang berbatasan dengan tambatan yang menyediakan fasilitas tambat bagi kapalkapal yang akan tambat. Gudang yaitu tempat menyimpan barang atau cargo, lazimnya berdekatan dengan tempat tambat kapal sebagai batas antara kade dengan jalan keluar. Openstorage yaitu lapangan yang terletak diantara gudang dan dipergunakan untuk penumpukan cargo yang tahan panas atau hujan. Sebagai pelabuhan yang beaar dan letaknya yang strategis pelabuhan Tanjung Perak mempunyai arti penting dalam lalu lintas niaga nasional dan internasional. Inpres no.4 thn1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi adalah suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan devisa, terutama dari ekspor komoditi non migas. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan merombak tata laksana ekapor dan impor barang, pelayaran antar pulau, biaya angkutan laut, pengurusan barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pelayaran serta operasional pelabuhan termasuk didalamnya pengurusan buruh pelabuhan termasuk didalamnya pengurusan buruh pelabuhan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Per.816/86 Dar k
Uncontrolled Keywords: kedudukan buruh
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DARWATI, 038111053UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
EditorR. Indiarsoro, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Andri Yanti
Date Deposited: 28 Jun 2013 12:00
Last Modified: 13 Sep 2016 06:56
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11364
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item