LAKSMI RULITA INDARI, 039013192 (1993) TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PELANGGARAN KEKEBALAN DAN HAK-HAK ISTIMEWA DIPLOMATIK (Studi Kasus Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra - Australia). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-indarilaks-25470&no=5 Download (1kB)
Preview	Text (FULL TEXT) KKB KK-2 Int.200-94 Ind t.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional, terutama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), wajib melakukan tindakan-tindakan yang selaras, dengan azas dan tujuan PBB. Mengadakan hubungan diplomatik yaitu melakukan hubungan dengan negara lain yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan persahabatan perlu diadakan pertukaran utusan atau wakil negara, yang lazimnya disebut dengan diplomat adalah contoh tindakan negaranegara yang selaras dengan tujuan PBB. Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik adalah merupakan hasil dari praktek negara-negara yang telah lama ada, kemudian dituangkan ke dalam suatu instrumen hukum yang merupakan kodifikasi secara internasional. Mengingat pentingnya fungsi misi diplomatik, maka Hukum Internasional (khususnya hukum diplomatik) memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, tetapi hal ini tidak bersifat mutlak melainkan bersifat fungsional dengan tujuan agar anggota missi diplomatik itu dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam mewakili negara-negara.

Actions (login required)

View Item