PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAWANAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA DI IRAK

Hertriadi Ismawan, 030315741 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAWANAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA DI IRAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-ismawanher-8075-abstrak.pdf

Download (335kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-ismawanher-7861-fh86_08-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang telah dipaparkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seorang tawanan perang, serta perbuatan — perbuatan apa raja yang termasuk sebagai pelanggaran berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949. Kekurangan dari Konvensi Jenewa adalah tidak menyebutkan secara spesifik mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949, serta siapa saja yang berwenang mengadili. Dengan demikian, hal ini cukup menyebabkan hambatan bagi penegakan Hukum Humaniter Internasional. Atas perbuatan penganiayaan tawanan perang yang dilakukan oleh tentaranya, Negara AS dapat diadukan ke Dewan Keamanan PBB dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menuntut AS di Mahkamah Internasional ICJ agar dimintakan membayar ganti rugi kepada korban atau keluarga korban penganiayaan tawanan perang. Sementara itu, seharusnya individu yang melakukan kejahatan — kejahatan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 dapat diadili di ICC. Dengan tidak diratifikasinya Statuta Roma 1998 oleh AS maupun Irak, maka ICC tidak berwenang untuk mengadili tentara AS yang menjadi pelaku penganiayaan tawanan perang. Walaupun demikian, Irak tetap dapat berperkara di ICC dengan cara melakukan penerimaan yurisdiksi ICC. Negara lain juga dapat mengadili pelaku penganiayaan tawanan perang dengan berdasarkan pada yurisdiksi universal, namun dengan cara tertentu. Cara tersebut adalah dengan menunggu saat tersangka kasus penganiayaan tersebut sedang keluar negeri, kemudian Negara yang hendak mengadili mengajukan permohonan ekstradisi ke Negara tempat pelaku tersebut berada.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB-KK2 FH 86/08 Ism p
Uncontrolled Keywords: CRIME AND AFFENSES : WORLD POLITICS
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Hertriadi Ismawan, 030315741UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEnny Narwati, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 13 Nov 2008 12:00
Last Modified: 28 Oct 2016 21:29
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11495
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item