SURAT PERINTAH KERJA SEBAGAI PENDUKUNG KREDIT PERBANKAN

Yulia Noermalasari, 030416045 (2008) SURAT PERINTAH KERJA SEBAGAI PENDUKUNG KREDIT PERBANKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-noermalasa-8243-abstrak.pdf

Download (344kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-noermalasa-8050-fh253_0-s.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

SPK mempunyai kegunaan yang sama dengan kontrak kerja yaitu untuk menunjukkan adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa. Dengan adanya SPK atau kontrak keda inilah yang nantinya akan menimbulkan suatu hak tagih penyedia jasa kepada pengguna jasa atas suatu pembayaran jika pengerjaan proyeknya telah selesai. Hak tagih penyedia jasa ini termasuk dalam benda tidak berwujud sekaligus benda yang bergerak. Hak tagih ini identik dengan piutang atas nama karena yang dapat menagih adalah orang tertentu saja (yang namanya tercantum dalam SPK atau kontrak kerja). Hak tagih yang lahir dari SPK atau kontrak keda tersebut dijadikan sebagai jaminan utama dalam permohonan kredit kepada bank yang pengikatannya dilakukan secara cessie atau dengan penegasan pelimpahan termijn proyek disertai surat pemyataan. Selain jaminan utama yang berupa SPK yang melahirkan hak tagih, pihak bank mempersyaratkan juga adanya jaminan tambahan. Jaminan tambahan disini digunakan untuk melunasi utang dari penyedia jasa kepada bank jika jaminan utama tidak dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut. Perjanjian kredit yang dibuat penyedia jasa dengan bank merupakan perjanjian obligatoir dan prestasi yang timbul dari pedanjian yang dibuat oleh debitor pemilik SPK adalah memberikan sesuatu. Adanya jaminan utama yang berupa hak tagih ditambah dengan jaminan tambahan yang dipersyaratkan oleh bank menyebabkan kedudukan pihak bank adalah sebagai kreditur preverent. Kadangkala pihak debitor tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah dijanjikan sehingga menyebabkan tedadinya wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena perbuatan yang di sengaja maupun tidak sengaja. Ketika wanprestasi terjadi maka pihak bank akan berusaha sedapat mungkin agar penyedia jasa tetap dapat menyebakan proyeknya sehingga pelunasan utang debitor (penyedia jasa) dapat diselesaikan melalui pengalihan hak tagih yang lahir dari SPK atau kontak kerja antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Jika semua hal sudah dilakukan oleh pihak bank tetapi pihak penyedia jasa tetap tidak dapat menyelesaikan proyeknya sehingga pelunasan utang dengan SPK atau kontrak kerja tidak dapat terlaksana maka pelunasan utang debitor (penyedia jasa) dilakukan dengan mengeksekusi jaminan tambahan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: FH 253/08 Noe s
Uncontrolled Keywords: BANK LOANS, LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Yulia Noermalasari, 030416045UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorMOCH. ISNAENI, Prof. Dr. S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 01 Dec 2008 12:00
Last Modified: 13 Jun 2017 21:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11508
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item