LELANG BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH

M .MAULUDIN, 030111194U (2006) LELANG BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (ABSRTAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-mauludinm-2964-fh3720-k.pdf

Download (301kB)
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-mauludinm-2964-fh372_06.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Adapun rukun Ar-Rahn adalah adanya orang yang menggadaikan (Rahin), orang yang menerima gadai (Murtahin), adanya barang (Marhun), hutang (Marhun Bih), dan adanya Ijab dan Qabul. Barang yang dapat digadaikan meliputi barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak tetapi dalam praktek Pegadaian Syariah barang yang dijadikan obyek Rahn terbatas pada barang bergerak saja. Sedangkan akad yang dipergunakan oleh Pegadaian Syariah meliputi Akad Rahn dan Akad Ijarah. Bilamana Rahin tidak memenuhi kewajibannya, sehingga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa apabila pada saat jatuh tempo Rahin tidak membayar kewajibannya yaitu membayar pinjaman pokok yang telah disepakati bersama sehingga pegadaian harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dan apabila tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka Pegadaian dengan terpaksa harus menjual Marhun untuk menutupi kewajiban yaitu melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya penjualan yang harus dilaksanakan oleh Rahin, penjualan Marhun tersebut dilakukan didepan umum yaitu dengan cara lelang. Kelebihan yang didapat dari penjualan tersebut merupakan milik Rahin dan kekurangannya adalah kewajiban Rahin, disamping itu bilamana terjadi sengketa maka upaya yang dilakukan para pihak berdasarkan akad Rahn adalah penyelesaian lewat BASYARNAS. Mekanisme operasional Gadai Syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional Gadai Syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional Gadai Syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berdasarkan Syariah (al-Qur'an), al-Hadist, dan Ijma ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Sebaiknya dibuatkan suatu lembaga yang mengurusi lelang menurut Islam tersendiri sehingga konsep mekanisme lelang yang sesuai dengan Syariah dapat diterapkan penuh sehingga masyarakat muslim dapat menggunakan jasa tersebut dengan tenang tanpa rasa ragu.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 372/06 Mau l
Uncontrolled Keywords: PAWNBROKING; CONTRACTS
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB491 Civil law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
M .MAULUDIN, 030111194UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTRI SADINI P.USANTI, S.H.M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 23 Nov 2006 12:00
Last Modified: 14 Oct 2016 08:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11561
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item