FARID HABIBI, 030610244 (2010) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-habibifari-17369-abstrak-b.pdf Download (376kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-habibifari-14550-23210h-b.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB) | Request a copy

Abstract

Kriminalisasi terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (NAPZA) lahir sejak diundangkannya Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku penyalahgunaan napza dalam hal ini pecandu dan korban penyalahgunaan napza adalah mereka yang ditinjau dari kesehatan membutuhkan perawatan dan pengobatan atas ketergantungannya terhadap napza. Selain dari tinjauan kesehatan aspek sosial yang bisa digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim adalah lembaga yang tepat untuk melakukan perawatan dan pengobatan ialah lembaga rehabilitasi bukan lapas serta kekhawatiran atas pengaruh narapidana lain yang bisa mempengaruhi kondisi baik fisik maupun psikologis pecandu dan korban penyalahgunaan napza. Pemberian putusan rehabilitasi sebagai kewenangan yang dimiliki oleh hakim tidak hanya akan membantu untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan napza namun juga menolong jiwa pecandu dan korban penyalahgunaan napza serta melindungi masyarakat dari efek penyalahgunaan napza. Bentuk perawatan pada lembaga rehabilitasi ada dua macam yakni rehabilitasi secara medis guna menyembuhkan pecandu dan korban penyalahgunaan napza dari ketergantungan napza sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan mengarahkan pecandu dan korban penyalahgunaan napza agar dapat bersosialisasi kembali di tengah-tengah masyarakat.

Actions (login required)

View Item