PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM KEGIATAN EVENT ORGANIZER (EO) LOMBA KETERAMPILAN SISWA (LKS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDY KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 05/KPPU-L/2009)

DIMAS MAHARDIKA SUKMARA, 030610304 (2010) PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM KEGIATAN EVENT ORGANIZER (EO) LOMBA KETERAMPILAN SISWA (LKS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDY KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 05/KPPU-L/2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
4.pdf

Download (158kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-dimasmahar-15409-22510s-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (555kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan agar persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dilakukan dengan tanpa adanya praktek kecurangan, seperti halnya dalam kasus persekongkolan tender kegiatan Event Organizer (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Proses tender pada kegiatan Event Organizer (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengarah ke persekongkolan tender yang diatur pada pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Persengkongkolan tender tersebut termasuk persekongkolan tender vertikal yang dilakukan oleh panitia tender dan pelaku usaha. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi peserta tender yang lain dan juga memberikan kerugian bagi perekonomian indonesia. KPPU sebagai lembaga indenpendent yang berwenang menangani persaingan usaha yang tidak sehat telah memberikan sanksi yang tegas dalam praktek persekongkolan tender pada kegiatan Event Organizer (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan para Terlapor yang dikenai sanksi oleh KPPU tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, maka terlapor dianggap menerima putusan KPPU.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 225/10 Suk p
Uncontrolled Keywords: TENDER
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG201-1496 Money > HG361-363 Legal tender
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DIMAS MAHARDIKA SUKMARA, 030610304UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSINAR AYU WULANDARI,, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 09 May 2011 12:00
Last Modified: 24 Oct 2016 16:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11601
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item