ARI ASMONO, 030610003 (2010) GAGASAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-asmonoari-18678-abstrak-m.pdf Download (348kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-asmonoari-15415-22810a-m.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB) | Request a copy

Abstract

Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu unsur dari negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar warga negara. Selain itu juga Konstitusi Republik Indonesia mengamanahkan agar Indonesia menjadi negara demokrasi yang berdasar atas hukum dimana yang dengan demikian berarti UUD 1945 hendak memberi perlindungan maksimum baik terhadap demokrasi maupun hak-hak konstitusional warga negara. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan bentuk pengejawantahan dari hal tersebut diatas. Namun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan kewenangannya belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik karena belum memiliki wewenang pengaduan konstitusional. Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara pengaduan konstitusional sangatlah penting, sehingga cita-cita untuk memberi perlindungan maksimum itu sepenuhnya akan tercapai.

Actions (login required)

View Item