PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MELALUI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PUPN/DJPLN)

Ida Bagus Alit Surya Widiatmika, 030211502U (2006) PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MELALUI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PUPN/DJPLN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-widiatmika-2448-fh2550-k.pdf

Download (309kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-widiatmika-2448-fh255_06.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Setelah pihak PUPN Wilayah mengeluarkan SP3N, kewenangan PUPN pada dasarnya diawali dengan kewajiban membuat panggilan tertulis untuk membuat Pernyataan Bersama. Pernyataan bersama dibuat berdasarkan hasil wawancara pihak PUPN dengan debitur. Pernyataan bersama tetap dibuat oleh KP3N meskipun debitur atau penjaminnya tidak memenuhi panggilan PUPN. Adapun jangka waktu pelunasan kredit macet adalah dua belas bulan sejak Pernyataan Bersama dibuat. Apabila dalam jangka waktu tersebut debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya meskipun setelah diberi keringanan utang, maka pihak DJPLN berhak untuk melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik debitur, kemudian memerintahkan KP2LN melakukan penjualan melalui lelang terhadap barang milik debitur baik jaminan yang telah diikat sempurna secara fidusia maupun hak tanggungan maupun harta kekayaan lain apabila nilai jaminan kurang dari nilai hutang. Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pernyataan Bersama, maka PUPN wilayah atau KP3N dapat melaksanakan tiga macam upaya paksa yaitu menerbitkan surat perintah penagihan sekaligus dengan surat paksa, penyitaan. dan paksa badan. Dengan tidak diindahkannya surat penagihan dengan surat paksa, maka DJPLN dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang dijaminkan debitur dalam perjanjian kredit maupun harta kekayaan lain karena nilai jaminan tidak dapat menutupi sisa utang untuk kemudian dilelang. Sementara terhadap debitur dengan nilai utang minimal Rp. 1.000.000..000,- (satu milyar rupiah) dan tidak bersedia .membayar utangnya, maka pihak PUPN dapat melaksanakan upaya paksa badan dengan tujuan mengekang kebebasan sementara agar debitur bersedia membayar utangnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 255/06 Wid p
Uncontrolled Keywords: CREDIT - LAW AND LEGISLATION; DEBTS PUBLIC
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1094-1096 Loan of money
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Ida Bagus Alit Surya Widiatmika, 030211502UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBAMBANG SUGENG ARIADI, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 06 Oct 2006 12:00
Last Modified: 14 Jun 2017 20:59
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11619
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item