PUTU ANDY SUTADHARMA, 030111326 (2006) PEMENUHAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI (POLRI). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-sutadharma-2624-fh2770-k.pdf Download (306kB) | Preview |
|
|
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-sutadharma-2624-fh277_06.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Dalam hal perkawinan dan perceraian bagi Anggota Polri yang perkawinan ataupun menceraikan isterinya wajib meminta izin kepada atasan terlebih dahulu atau pejabat yang berwenang dan Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing dimana harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah yang tentu saja melalui prosedur keanggotaan kepolisian. Ketentuan perkawinan dan perceraian menurut PETUNJUK TEKNIS No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI ANGGOTA mengharuskan mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama bagi umat muslim dan untuk umat non muslim ke pengadilan negeri yang mana disertai dengan alasan-alasan tentang perceraian dan meminta Pengadilan agar dapat diadakan sidang untuk keperluan percerian atau rujuk kembali. Perceraian tidak hanya memutuskan hubungan antara suami dan isteri, tetapi berakibat psikologis bagi anak yang ditinggalkan dan perceraian suami sistri sering berakhir menyakitkan bagi lingkungannya. Dampak psikologis ini berpengaruh tekanan batin pada mental dan prilaku seorang anak yang ditinggalkan. Setelah perceraian terjadi kedua orang tua dituntut akan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Didalam PETUNJUK TEKNIS No. Pol. . JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Percerian Dan Rujuk Bagi Anggota dan Undang-Undang No. 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan, mewajibkan kedua orang tua dalam hal pengasuhan anak yang nama seorang Bapak wajib memberi nafkah atau biaya hidup, serta pendidikan anaknya yang sudah menjadi tanggung jawab nya dalam hal pemeliharaan. Apabila tanggung jawabnya terlalaikan, maka dalam substansi kedinasan bagi Anggota Polri diberlakukan sanksi yaitu berupa hukuman disiplin. Hukuman disiplin diberikan kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH 277/06 Sut p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | DIVORCE - LAW AND LEGISLATION | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7157-7179 Marriage. Husband and wife K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Deby Felnia | ||||||
| Date Deposited: | 16 Oct 2006 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 28 Oct 2016 21:42 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11629 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |