TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH

HARYONO GOENAWAN, 030415996 (2008) TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-goenawanha-8146-fh1500-k.pdf

Download (336kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-goenawanha-7930-fh15008.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kegiatan pendaftaran tanah yang menjadi tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang macam kegiatannya adalah pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, pembebanan Hak Tanggungan, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pembagian hak bersama, dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap data fisik dan data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Hakekat akta sebagai akta otentik mengacu pada ketentuan Pasal 1868 BW yaitu bentuk akta ditentukan oleh Undang-Undang, akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan akta itu dibuat di tempat dimana akta tersebut dibuatnya. Meskipun akta PPAT tersebut bentuk dan isinya Baku serta dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum yang memang berwenang untuk membuat akta dan mempunyai daerah (wilayah) kerja tertentu, akan tetapi dikarenakan bentuknya tidak ditentukan oleh Undang-Undang maka akta PPAT bukanlah akta otentik. Akta PPAT ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 150/08 Goe t
Uncontrolled Keywords: LAND TENURE - LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
HARYONO GOENAWAN, 030415996UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUrip Santoso, SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 17 Nov 2008 12:00
Last Modified: 15 Jul 2016 06:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11680
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item