HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PUJI YULIANTO, 030416021 (2008) HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-yuliantopu-8147-fh1510-k.pdf

Download (332kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-yuliantopu-7931-fh15108.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tidak diatur baik pengaturan mengenai desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuannya. Mengenai hubungan kewenangan yang ada antara Pemerintah dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah walaupun di dalam pasal-pasalnya tidak secara langsung menegaskan hubungan tersebut. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara langsung diatur mengenai hubungan kewenangan yang ada antara Pemerintah dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu; pelaksanaan desentralisasi dalam pasal 7 ayat (3) huruf b Undang¬-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dekonsentrasi diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 15 ayat (2) Undang¬undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sedangkan tugas pembantuannya diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 15 ayat (3) Undang¬undang Nomor 11 Tahun 2006.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 151 /08 Yul h
Uncontrolled Keywords: CORPORATE GOVERNANCE - LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB2000-2035 Public law. The State
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
PUJI YULIANTO, 030416021UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Winarsih, S.H.,M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 17 Nov 2008 12:00
Last Modified: 18 Jun 2017 21:07
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11681
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item