IMPLEMENTASI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

IKE BELLA RAHAYU, 030810013 (2012) IMPLEMENTASI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-rahayuikeb-19649-fh45-12.pdf
Restricted to Registered users only

Download (747kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-rahayuikeb-23284-fh-45-12-k.pdf

Download (306kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

ABSTRAK Kedudukan peradilan in absentia merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip kehadiran terdakwa dalam hukum acara pidana. Tentunya penyimpangan tersebut merupakan ultimum remidium (upaya terakhir) dimana harus dilakukan upaya yang maksimal terlebih dahulu dalam menghadirkan terdakwa di persidangan. Oleh karena penerapan peradilan in absentia sarat akan pelanggaran hak asasi manusia, peradilan in absentia tidak dapat diterapkan dalam pemeriksaan semua kasus pidana, melainkan hanya terhadap kasus-kasus yang memiliki urgensi dalam hal penyelamatan kekayaan negara, yaitu tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal penerapannya, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) telah mengakomodasi dua kepentingan sekaligus, kepentingan penyelamatan kekayaan negara melalui peradilan in absentia, serta kepentingan pemenuhan hakhak terdakwa melalui dimungkinkannya upaya banding terhadap putusan in absentia. Terhadap eksekusi putusan pengadilan yang dijatuhkan secara in absentia juga menghadapi kendala ketika harus berhadapan dengan perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara diminta, sehingga dalam eksekusi putusan tersebut diperlukan adanya kerjasama internasional, baik dengan cara membuat Memorandum of Understanding (MOU) terkait pertukaran informasi, cara ekstradisi terkait dengan penangkapan atau penyerahan pelaku kejahatan, maupun dengan cara pengajuan Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) terkait dengan upaya penyelamatan kekayaan negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK2 FH 45/12 Rah i.
Uncontrolled Keywords: MONEY LAUNDERING; MONEY - LAW AND LEGISLATION- CRIMINAL PROVISIONS
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
IKE BELLA RAHAYU, 030810013UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorToetik Rahayuningsih, Dr.,S.H.,M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Septian Eko Budianto
Date Deposited: 20 Mar 2012 12:00
Last Modified: 23 Sep 2016 07:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11726
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item