PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

FARIH ROMDONI PUTRA, 030810077 (2012) PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-putrafarih-23313-fh-54-12-k.pdf

Download (322kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-putrafarih-19691-fh54-12.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Di Indonesia banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah beserta wakilnya. Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mewajibkan penyidik untuk mengajukan izin terlebih dahulu kepada Presiden untuk melakukan penyidikan kepada kepala daerah. Ayat (2) mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penyidikan jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan untuk menyidik kepala daerah, Presiden belum mengeluarkan izin. Namun pada kenyataannya, dalam kasus pidana korupsi yang melibatkan Bupati Jember Mza Djalal, penyidik (polisi) melakukan penyidikan secara berlarut-larut terhadap Mza Djalal. Berkas Mza Djalal sudah diserahkan ke penuntut umum dan dinyatakan P-21, namun tersangka Mza Djalal beserta barang bukti tidak ikut diserahkan. Proses penanganan perkara terhadap Mza Djalal menjadi berlarut-larut dan baru disidangkan 4 (empat) tahun kemudian. Akibat hukum terhadap penyidikan apabila penyidik (polisi maupun jaksa) melakukan penyidikan secara berlarut-larut terhadap Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan belum ada izin dari presiden adalah penyidikan tersebut diambil alih oleh KPK. Pihak yang berwenang melakukan penghentian perkara pidana apabila berkas penyidik sudah dinyatakan P-21 oleh penuntut umum namun barang bukti dan tersangka belum diserahkan oleh penyidik adalah penyidik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK2 FH 54/12 Put p.
Uncontrolled Keywords: JUDGMENTS, CRIMINAL � CORRUPT PRACTICE
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
FARIH ROMDONI PUTRA, 030810077UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorProf. Dr. DIDIK ENDRO P, S.H. M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Fariddio Caesar
Date Deposited: 22 Mar 2012 12:00
Last Modified: 28 Oct 2016 00:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11735
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item