PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA TIDAK DIBERIKAN OLEH UUD NRI 1945

DEVI PRAMITHA KURNIASARI, 030810073 (2012) PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA TIDAK DIBERIKAN OLEH UUD NRI 1945. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-kurniasari-23344-fh-72-12-k.pdf

Download (346kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-kurniasari-19713-fh72-12.pdf
Restricted to Registered users only

Download (855kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menjaga tegaknya konstitusi agar UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia ditaati tanpa adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya itu sebabnya MK disebut sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) yang tercermin dalam setiap kewenangan yang dimiliki MK. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Dari rumusan bunyi pasal tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa terdapat lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak berikan oleh UUD NRI 1945 menimbulkan problema karena lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Dalam peraturan perundang-undangan belum ada pengaturan mengenai hal tersebut. Hal ini dapat menjadi alasan untuk dilakukannya amandemen ke V UUD NRI 1945 untuk mengatur mengenai hal tersebut yaitu dapat dengan menambah kewenangan MA untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD NRI 1945. Kata

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK2 FH 72/12 Kur p.
Uncontrolled Keywords: ARBITRATIONAL (ADMINISTRATIVE LAW)
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DEVI PRAMITHA KURNIASARI, 030810073UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRADIAN SALMAN,, S.H., LLM .UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Fariddio Caesar
Date Deposited: 26 Mar 2012 12:00
Last Modified: 28 Oct 2016 02:26
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11748
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item