KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DI BUMN (PERSERO)

ARI DIANARINI, 030911238 (2013) KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DI BUMN (PERSERO). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-dianarinia-26508-4.-abstr-i.pdf

Download (99kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
11-1.compressed.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kontrak Pengadaan Jasa konstruksi baik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus dengan tujuan memperoleh hasil dari Jasa konstruksi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas BUMN. Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka Pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena kegiatan Pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan menggunakan pembiayaan baik sebagian maupun seluruhnya dibebankan pada APBN. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerangkan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi Direksi Perusahaan yang bersangkutan untuk membuat SOP (Standard Operating and Procedure) dalam rangka kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi. Selain peraturanperaturan diatas, kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi dilingkungan BUMN juga harus sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN serta Surat Edaran Kementrian BUMN Nomor S-298/S.MBU/2007 yang menyatakan bahwa BUMN dapat membuat peraturan pengadaan sendiri dengan mengacu pada ketentuan Pasal 99 PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Selain itu, diperkenankan bagi BUMN untuk melakukan penunjukan langsung apabila kegiatan pengadaan barang/jasa bersifat mendesak. Selain peraturan-peraturan diatas, Pengadaan Jasa konstruksi juga harus melihat pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut dengan PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Plerseroan Terbatas. Sering kali dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa konstruksi terjadi kegagalan yaitu ketika Penyedia Jasa konstruksi tidak mampu menyerahkan prestasi atas hasil jasa konstruksi tepat waktu dan sesuai mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sehingga kesadaran hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak konstruksi/kontraktan perlu ditingkatkan untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.10/13 Dia k
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K288-296 Interpretation and construction of law. Lacunae in law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ARI DIANARINI, 030911238UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorFaizal Kurniawan,, S.H., M.H., LL.MUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Fariddio Caesar
Date Deposited: 18 Feb 2013 12:00
Last Modified: 23 Jul 2017 22:36
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11764
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item