HAK-HAK NORMATIF TENAGA KERJA OUTSOURCING YANG DI PHK DALAM MASA KONTRAK

ADITYA RAHMAWAN, 030911188 (2013) HAK-HAK NORMATIF TENAGA KERJA OUTSOURCING YANG DI PHK DALAM MASA KONTRAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-rahmawanad-26514-5.-abstr-k.pdf

Download (343kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
13.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perkembangan Ekonomi dan tehnologi yang semakin cepat menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam dunia persaingan usaha, untuk alasan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing, . Karena dengan penggunaan outsourcing ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif .Namun pada prakteknya sistim outsourcing ini justru merugikan pihak pekerja/buruh, upah yang mereka dapat umumnya lebih sedikit dan hubungan kerja mereka dapat dengan mudahnya berakhir, sumber masalahnya adalah perlindungan hukum apa yang didapat oleh pekerja/buruh outsourcing khususnya pada hak hak pekerja/ buruh yang di PHK dalam masa kontrak Bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK dalam masa kontrak yang sedang berjalan. Pekerja yang mengalami PHK mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejatraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Upaya bagi pekerja yang mengalami perselisihan hak, kepentingan, PHK, Perselisihan antar serikat pekerja. Upaya dapat dilakukan secara perundingan bipartit, mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial, arbitrase hubungan industrial yang semuanya melalui pengadilan hubungan industrial berdasarkan UU PPHI No 2 Tahun 2004.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.12/13 Rah h
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD7795-8027 Labor policy. Labor and the state
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ADITYA RAHMAWAN, 030911188UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDr.Lanny Ramli, S.H.,M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Fariddio Caesar
Date Deposited: 18 Feb 2013 12:00
Last Modified: 30 Oct 2016 17:39
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11766
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item