PEROLEHAN TANAH DARI PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PERUSAHAAN SWASTA

IMANNITYA ILMA NAUFALLINA, 030911215 (2013) PEROLEHAN TANAH DARI PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PERUSAHAAN SWASTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-naufallina-26515-5.-abstr-k.pdf

Download (308kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
14.pdf
Restricted to Registered users only

Download (911kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tanah merupakan karunia tuhan YME, dan merupakan kekayaan nasional. Tanah mempunyai arti penting bagi semua orang baik Pemerintah, Perusahaan Swasta maupun Masyarakat. Kebutuhan tanah yang semakin meningkat namun tidak didukung dengan persediaan tanah. Tanah dapat dikuasai baik perseorangan maupun oleh badan hukum yaitu pemerintah kabupaten/kota. Tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat digunakan secara optimal karena keterbatasan dana. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perusahaan Swasta dapat membuat perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian Bangun Guna Serah. Skripsi ini berisi analisis hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai rumusan masalah yang diangkat, yaitu tanah yang berstatus Hak Pakai Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dijadikan obyek Perjanjian Bangun Guna Serah dan prosedur perolehan tanah dari Perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perusahaan Swasta. Penelitian Hukum yang dapat digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanah yang berstatus hak pakai yang dijadikan obyek Perjanjian Bangun Guna Serah dan prosedur perolehan hak atas tanah dari Perjanjian Bangun Guna Serah. Tanah yang berstatus Hak Pakai Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat dijadikan obyek Perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perusahaan Swasta disebabkan kewenangan dalam Hak Pakai adalah mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Status tanah yang dapat dijadikan objek Perjanjian Bangun Guna Serah adalah Hak Pengelolaan Pemerintah kabupaten/Kota. Sedangkan prosedur perolehan Hak Atas Tanah dari Perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perusahaan Swasta adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perusahaan Swasta membuat perjanjian secara notariil, Pemerintah Kabupaten/Kota membuat rekomendasi kepada Perusahaan Swasta untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan Swasta mengajukan permohonan yang diperiksa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan akan diterbitkan SKPHak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan yang wajib didaftarkan oleh Perusahaan Swasta dengan maksud untuk diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan sebagai tanda bukti haknya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.13/13 Nau p
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
IMANNITYA ILMA NAUFALLINA, 030911215UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDr. Agus Sekarmadji, S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Fariddio Caesar
Date Deposited: 18 Feb 2013 12:00
Last Modified: 19 Jun 2017 18:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11767
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item