KEBIJAKAN PEMBANGUNAN dan PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI dalam PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

GAYATRI ADI WULANDARI, 030911098 (2013) KEBIJAKAN PEMBANGUNAN dan PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI dalam PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-wulandarig-26524-4.-abstr-k.pdf

Download (374kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Salah satu kasus yang menarik dalam sektor telekomunikasi adalah mengenai menara bersama telekomunikasi. Menara bersama telekomunikasi merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 tahun 2009 ; Nomor : 07/PRT/M/2009 ; Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 ; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang bertujuan untuk menjaga estesika dan keserasian tata kota serta kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa menara bersama telekomunikasi merupakan essensial fasilities dalam penyediaan layanan komunikasi yang tidak lain dapat mempengaruhi sinyal operator bagi perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi harus dapat menampung prinsip – prinsip hukum persaingan usaha yang sehat yang akhirnya dapat mensejahterahkan masyarakat. Studi ini diharapkan dapat menelaah apakah kebijakan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi sudah sesuai dengan prinsip hukum persaingan usaha dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.19/13 Wul k
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
GAYATRI ADI WULANDARI, 030911098UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorProf. Dr. I. Budi Kagramanto, SH., MH., MMUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Fariddio Caesar
Date Deposited: 18 Feb 2013 12:00
Last Modified: 30 Oct 2016 18:08
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11772
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item